Denpasar – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan percepatan transformasi digital pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pendekatan yang semakin efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi pelayanan publik kini bukan lagi sekadar pilihan teknologi, melainkan kebutuhan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan efisien.
Menjawab kebutuhan tersebut, PT Inovasi Solusi Nusantara (ISN), pengembang platform SpeedID – Smart Public Service, menginisiasi program Pelatihan Online Nasional Implementasi Smart Public Service yang ditujukan bagi DPMPTSP dan pengelola Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Program khusus ini akan diselenggarakan selama November–Desember 2026 dan diberikan secara GRATIS tanpa biaya bagi peserta dari pemerintah daerah yang berminat.
Mendorong Pelayanan Publik yang Lebih Terintegrasi
Melalui kegiatan ini, peserta akan diperkenalkan dengan konsep dan praktik implementasi Smart Public Service, termasuk bagaimana teknologi digital dapat membantu mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan pemerintah dalam satu ekosistem.
Salah satu pendekatan yang diperkenalkan adalah penggunaan aplikasi SpeedID di sisi masyarakat dan SpeedQ di sisi pemerintah Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui smartphone, memilih layanan yang dibutuhkan, mengisi persyaratan secara digital, serta memperoleh tiket pelayanan tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor pelayanan.
Sistem juga dilengkapi dengan manajemen antrean digital, notifikasi secara real-time, QR Code Check-in, pengenalan wajah, layanan melalui video call, serta fitur penerusan tiket antar-counter maupun antar-OPD.
Menariknya, tiket pelayanan dapat diteruskan ke instansi lain apabila proses penyelesaian membutuhkan keterlibatan beberapa perangkat daerah. Dokumen dan riwayat pelayanan tetap melekat pada tiket sehingga membentuk alur pelayanan birokrasi digital yang lebih tertata.
Bagi pemerintah daerah, tersedia dashboard monitoring untuk membantu memantau aktivitas pelayanan, kinerja petugas, serta tingkat kepuasan masyarakat.
MPP Digital, Baik untuk Daerah yang Sudah Memiliki Gedung MPP Maupun Belum
Transformasi digital tidak harus selalu dimulai dengan pembangunan infrastruktur fisik yang besar. Bagi daerah yang telah memiliki gedung MPP, teknologi ini dapat memperkuat sistem pelayanan yang sudah berjalan melalui integrasi antrean, dokumen, dan proses pelayanan antarinstansi.
Sementara bagi daerah yang belum memiliki gedung MPP atau memiliki keterbatasan anggaran, pendekatan Digital First dapat menjadi alternatif untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih luas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada fasilitas fisik.
Prinsipnya adalah memanfaatkan teknologi bersama, sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengelolaan data pelayanan.
Belajar dari Praktik Implementasi di Daerah
Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah DPMPTSP dan pengelola MPP di Bali telah mengikuti pelatihan dan pengenalan implementasi platform ini secara langsung.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengenalan teknologi melalui pelatihan praktis merupakan langkah awal yang penting agar petugas memahami cara kerja sistem dan dapat mengidentifikasi peluang penerapannya sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Melalui program nasional ini, kesempatan yang sama dibuka bagi kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Pelatihan dirancang secara interaktif, dengan materi pengenalan fitur, praktik penggunaan aplikasi, diskusi, serta berbagi pengalaman mengenai inovasi pelayanan publik.
Harapannya, setiap daerah dapat memperoleh wawasan dan gambaran nyata mengenai bagaimana transformasi pelayanan publik dapat dimulai secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing.
Terbuka untuk Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
Program Pelatihan Online Nasional Smart Public Service ini terbuka bagi DPMPTSP, pengelola MPP, serta perangkat daerah terkait yang ingin meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam implementasi pelayanan publik digital.
Kegiatan dilaksanakan secara online selama November–Desember 2026. Peserta akan mendapatkan materi pelatihan dan e-Sertifikat keikutsertaan.
Bagi pemerintah daerah yang berminat mengikuti program ini, dapat menghubungi:
Tim Program Smart Public Service – SpeedID
WhatsApp: 0821 4663 3466
Informasi jadwal dan teknis pelaksanaan akan disampaikan kepada peserta setelah melakukan pendaftaran.
Sebagai informasi tambahan, layanan Smart Public Service berbasis SpeedID juga dipersiapkan melalui e-Catalogue LKPP untuk memudahkan pemerintah daerah dalam proses administrasi dan pengadaan layanan.
Transformasi digital tidak selalu harus dimulai dengan anggaran besar. Terkadang, langkah pertama yang paling penting adalah membuka diri untuk belajar, mencoba, dan berkolaborasi.
Karena untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, #PastiAdaJalan.
